oleh

Kemenkumham Lampung Sosialisasi Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan

radarlampung.co.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi layanan kewarganegaraan yakni Permenkumham No. 35 Tahun 2015, tentang tata cara penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ballrom Novotel Lampung, Kamis (12/7) tersebut, dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono BcIP, SH, MH, Kadiv Pelayanan Hukum Fatmawati, SH, MH, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, S.H., Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan Kementerian Hukum dan HAM RI Dalmawati, SH, MH., dan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Eddy Setiadi, SE, MM,.

Peserta sosialisasi ini terdiri dari Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumkam Lampung, Imigrasi Provinsi Lampung, Polda Lampung dan Polresta Bandarlampung, Kecamatan di Bandarlampung, Kelurahan di Kota Bandarlampung, Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Agama Bandarlampung, Disdukcapil Provinsi Lampung dan Kota Bandarlampung, Unila, UBL, dan Universitas Saburai dan Paguyuban Tionghoa.

Kadiv Pelayanan Hukum Fatmawati mengatakan dalam laporannya tujuan dilaksanakannya yaitu sebagai sarana diskusi dan sosialisasi mengenai Permenkumham RI No 35 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Keturunan Asing yang Tidak memiliki Dokumen Kewarganegaraan.

“Sedangkan untuk tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan bidang kewarganegaraan,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono juga menjelaskan, persoalan kewarganegaraan adalah suatu persoalan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara. Status kewarganegaraan seseorang sangat penting karena menentukan seseorang tersebut harus mengikuti aturan hukum negara mana dan tergolong warga negara mana.

“Oleh karena itu, pada kegiatan ini kami mengundang para instansi terkait dengan harapan agar menyebarluaskan informasi tentang permenkumham tersebut kepada warga keturunan yang ada diwilayah masing-masing,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Eddy Setiadi menjelaskan dalam materinya bahwa untuk warga asing harus mengurus Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM). “SKIM sendiri adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan  mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Indonesia selama 5 Tahun berturut-turut atau 10 Tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia,” terangnya.

Kemudian, Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan Kementerian Kementerian Hukum dan HAM RI Dalmawati menjelaskan materinya bahwa apabila warga negara asing ingin merubah status kewarganegaraanya menjadi warga negara Republik Indonesia ialah harus mengikuti beberapa syarat. Seperti, tata cara penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu membuat surat permohonan secara tertulis kepada menteri melalui Kakanwil Kemenkumham.

“Dan untuk tugas pokok dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan koordinasi dengan kantor catatan sipil, melakukan pemeriksaan berkas permohonan, melakukan wawancara langsung dengan pemohon, dan membuat berita acara wawancara,” jelas dia.

Lalu terakhir, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Saefulloh juga menjelaskan, apabila ada orang asing yang berdiam diri di suatu wilayah yang ada di Indonesia harus melapor ke Disdukcapil terdekat. “Hal itu dikarenakan akab berdampak terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Kependudukan,” tandasnya. (rlo/ang)

Komentar

Rekomendasi